Puan Maharani, Perempuan Pertama Jadi Ketua DPR-RI

Puan Maharani mengacukan palu sidang yang disaksikan wakil ketua DPR-RI terpilih. Foto : ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Seperti diproyeksi sebelumnya, akhirnya Puan Maharani Nakshatra Kusyala, hari Selasa (1/10) terpilih dan dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Ia merupakan perempuan pertama yang terpilih memimpin badan legislatif itu setelah 74 tahun.Putri Ketua […]

Continue Reading

Anggota Komisi III dorong pembentukan Kaukus Parlemen untuk Rohingya

Nasir Djamil menerima President Burmese Rohingya Organisation UK(BROUK) Maung Tun Khin dan Fortify Right Organisastion di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (24/2). JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil dari dapil Aceh menyarankan perlunya dibentuk Kaukus Parlemen untuk Rohingya. Mengingat, masih ada 11.941 pengungsi muslim dari Rohingya, yang masih menunggu kepastian hidupnya dari […]

Continue Reading

Munaslub Golkar Tanpa Politik Uang?

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM –Masyarakat masih meragukan niat baik panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau kegiatan tersebut. Karena praktek money politik sulit diberantas. “Kalau ada KPK memang praktek kotor itu bisa berkurang secara significan, namun berharap bersih sekali tidak bisa,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia […]

Continue Reading

RUU Anti-LGBT Atur Rehabilitas Pelaku

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan PKS terdepan untuk menginisiasi lahirnya RUU tentang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di parlemen. Hal itu sebagai bagian untuk menghentikan propaganda dan pergerakan yang kian berkembang belakangan ini, baik di sosial media maupun di media konvensional. Namun demikian, Jazuli juga tetap menginginkan agar korban […]

Continue Reading

Indonesia miliki UU Tapera

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Gagal disahkan periode sebelumnya, Paripurna DPR akhirnya mengesahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi undang-undang dalam sidang yang digelar Selasa (23/2/2016). Rapat ini diawali dengan laporan Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan). Yoseph menyampaikan, DPR telah serius untuk menyelesaikan RUU inisiatif yang pertama kali dalam periode 2014-2019. “RUU Tapera […]

Continue Reading

Sikap KPK tolak revisi UU dinilai Berlebihan

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Sikap komisioner Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang menolak revisi Undang-Undang (UU)  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat berlebihan. Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Assyafiyah, Habloel Mawadi, di Jakarta, Jumat (10/2/2016), mengamini pendapat lain bahwa KPK memilki ketakutan yang berlebihan terhadap rencana revisi UU KPK yang […]

Continue Reading

Akmal minta anak muda Indonesia jadi profesional

JAKARTA, KABARPARLEMEN – Anggota Komisi IV (kelautan dan perikanan) DPR Akmal Pasluddin mengajak para pemuda dan pemudi terbaik di Indonesia untuk turut serta menjadi nelayan profesional. Ajakan tersebut diharapkan Akmal menyusul pembahasan RUU Nelayan — nanti setelah disahkan — yang akan menjadi bagian untuk mengangkat profesi nelayan menjadi lebih terhormat. “Dengan adanya insentif dan perlindungan, […]

Continue Reading

Komisi IX minta Pemerintah kaji ulang Sistem Pembayaran JKN

Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat. JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat minta pemerintah mengkaji ulang Sistem Pembayaran (kapitasi) bagi  Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di fasilitas kesehatan tingkat pertama.  Pasalnya, Sistem kapitasi tersebut menganggap pasien yang dating untuk berobat sebagai beban (cost) bukan pendapatan (revenue) “Ini yang mengakibatkan pelayanan di […]

Continue Reading

Chairul Huda: Revisi UU KPK penting untuk perkuat lembaga

Pakar Hukum Pidana Chairul Huda JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM — Pakar Hukum Pidana Chairul Huda menyatakan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan demi penyempurnaan dan penguatan lembaga antirasuah tersebut. UU KPK ini dibuat di masa euforia reformasi setelah terkungkung selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru (Orba). Namun, dalam perjalanannya telah terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan […]

Continue Reading