Kategori: Regulasi

Ketua DPR Terima Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Pemerintah

EditorLeave a Comment on Ketua DPR Terima Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja dari Pemerintah

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pimpinan DPR RI yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel menerima draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dari Pemerintah. Sementara dari pihak Pemerintah diwakili beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri […]

Continue Reading

Omnibus Law Dianggap Merugikan, Buruh Mengadu ke Baleg DPR

EditorLeave a Comment on Omnibus Law Dianggap Merugikan, Buruh Mengadu ke Baleg DPR

Pengunjuk rasa melakukan aksi damai menolak Omnibus Law’ RUU Cipta Lapangan Kerja di Taman Pandang Istana, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (15/1/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp. JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Rencana membuat konsep regulasi dalam satu undang-undang tentang cipta lapangan kerja (CLK) yang populer disebut konsep Omnibus Law dikritik keras organisasi buruh.  Rencana Omnibus Law ini dinilai akan merugikan buruh, karena […]

Continue Reading

Teras Narang Tekankan Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

EditorLeave a Comment on Teras Narang Tekankan Revisi UU Pilkada Harus Memperhatikan Kekhususan Daerah

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- DPD RI memandang Undang-Undang Pilkada saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan dan perlu ada perbaikan, dengan memperhatikan kekhususan masing-masing daerah. Hal tersebut mengemuka pada rapat dengar pendapat antara Komite I DPD RI dengan Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan membahas Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di Ruang […]

Continue Reading

Presiden PKS Desak Amandemen UU Penempatan dan Perlindungan TKI

EditorLeave a Comment on Presiden PKS Desak Amandemen UU Penempatan dan Perlindungan TKI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM– Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dinilai tidak mampu menjawab berbagai macam permasalahan pekerja migran Indonesia. Presiden PKS Mohamad Sohibul menekankan amandemen UU 39 Tahun 2004 perlu segera dilakukan dan meningkatkan aspek perlindungan pekerja di luar negeri. “Saat ini sebagian besar substansi UU 39 […]

Continue Reading

Pengampunan Belum Tentu Diikuti Kepatuhan Bayar Pajak

EditorLeave a Comment on Pengampunan Belum Tentu Diikuti Kepatuhan Bayar Pajak

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Wacana penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta untuk terus meningkatkan tax ratio. Tentunya ini merupakan terobosan yang luar biasa, namun pengampunan pajak harus atas persetujuan bersama dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, jadi harus rembug nasional. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan […]

Continue Reading

Mendesak, RUU Penyandang Disabilitas Perlu Segera Disahkan

EditorLeave a Comment on Mendesak, RUU Penyandang Disabilitas Perlu Segera Disahkan

Bus khusus difabel. Foto : Tribun Jateng/Galih Priatmojo JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohd Iqbal Ramzi mengatakan, untuk menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas yang sedang dibahas di DPR penting untuk segera diselesaikan. Iqbal menjelaskan, bahwa semangat penyusunan RUU […]

Continue Reading

Komisi VIII: Desember, RUU Disabilitas Diundangkan

EditorLeave a Comment on Komisi VIII: Desember, RUU Disabilitas Diundangkan

Penyandang Disabilitas. Foto : TEMPO/Seto Wardhana. JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifa berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas selesai diundangkan Desember nanti.  “Kami berharap sebelum penutupan masa sidang di bulan Desember harus selesai diundangkan. Jadi, tahun ini harus selesai diundangkan,” kata Ledia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta […]

Continue Reading

Revisi UU Merek Akomodasi Dinamika Perkembangan Dunia Usaha

EditorLeave a Comment on Revisi UU Merek Akomodasi Dinamika Perkembangan Dunia Usaha

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Pansus RUU Merek Desy Ratnasari (kiri) seusai mendengarkan pandangan Fraksi PAN DPR RI beberapa waktu lalu. Foto : Republika.co.id JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal menilai Undang-Undang (UU) tentang Merek No. 15 tahun 2001, selama ini belum mampu mengakomodasi perkembangan dunia usaha […]

Continue Reading