Ini Besaran Pagu Indikatif Bappenas, BPS, dan LKPP Disetujui Komisi XI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Rapat Kerja Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif sejumlah mitra kerja, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  “Besaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas tersebut ditujukan untuk program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 760,4 miliar dan dukungan manajemen sebesar RP […]

Continue Reading

Fauzi Amro Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Testil di Bea Cukai

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H Amro mendesak Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri segera membongkar kasus dugaan penyelundupan 27 kontainer tekstil premium ilegal yang diduga melibatkan sejumlah pejabat   Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. “Pertama kami sangat menyesalkan apabila ada pihak Bea dan Cukai terlibat dalam mapia impor barang illegal. […]

Continue Reading

Misbakhun Sebut New Normal Bagai Dua Sisi Mata Koin

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pemerintah dalam waktu dekat akan mulai memberlakukan tatanan normal baru, atau yang dikenal dengan new normal. Kebijakan ini dipilih dengan harapan masyarakat dapat kembali produktif di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19).  Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa memang kehidupan ekonomi masyarakat harus mulai dapat beradaptasi dengan pandemi Covid-19. Dengan begitu, […]

Continue Reading

Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS, DPR Ingatkan Presiden Patuhi Putusan MA

Lucy Kurniasari.   JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mengingatkan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan, harus perlu memperlihatkan ketaatannya kepada asas dan kepatuhannya kepada hukum yang bersifat inkrah.  Untuk itu, Presiden harus menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS […]

Continue Reading

Putri Anetta Komarudin Imbau Pemerintah Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Utang Negara

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan utang.  Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi virus Corona (Covid-19).  Merujuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan […]

Continue Reading

Fauzi : Urusan Likuiditas Perbankan Itu Tugas KSSK, Bukan Himbara

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Masalah lembaga yang berhak mengurusi penyangga likuiditas perbankan yang terdampak pandemi COVID-19 terus menuai sorotan. Salah satunya dari Anggota Komisi DPR RI, Fauzi H Amro, tidak setuju Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengurusi masalah likuiditas perbankan. Pasalnya Himbara bukan regulator tapi objek kebijakan, mereka tak boleh masuk sebagai regulator. Ini bertentangan dengan Undang-Undang […]

Continue Reading

Heri Gunawan : Peran OJK Sebaiknya Dikembalikan ke BI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pengawasannya yang selama ini dinilai lemah, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diserukan agar dikembalikan saja ke Bank Indonesia (BI). Perannya tak jelas ketika Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ingin membawa perbankan plat merah jadi penyangga likuiditas untuk menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19). Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam […]

Continue Reading

Politisi PKS Kurniasih Mufidayati Desak Pemerintah Hentikan Program Kartu Prakerja

  Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati. JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Menurutnya, anggaran pelatihan online yang mencapai Rp 5,6 triliun dapat dialihkan untuk membantu kehidupan pekerja yang terdampak wabah virus Covid-19 dan […]

Continue Reading

Pemerintah Butuh 1.439,8 triliun Untuk Menutup Defisit APBN 5,07 Persen.

Mukhamad Misbakun.   JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada akhir April lalu mengungkap bahwa Pemerintah membutuhkan Rp 1.439,8 triliun untuk menutup defisit APBN 5,07 persen.  Pembiayaan tersebut akan dipenuhi dengan menerbitkan surat utang pemerintah pada Kuartal II hingga IV mencapai Rp 856,8 triliun, yang bersumber dari Surat Berharga Negara […]

Continue Reading

Pertumbuhan Diprediksi Turun, Pemerintah Tak Perlu Salahkan Corona

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Dampak virus Corona (COVID-19) meluas ke semua sektor. Tak terkecuali pada ekonomi nasional yang pernah mematok angka pertumbuhan hingga 5,3 persen. Virus yang berasal dari China, dimana China sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, tentu diprediksi akan menurunkan pertumbuhan nasional hingga ke titik 4,5 persen. Bahkan, pada realisasinya bisa saja di bawah angka itu. […]

Continue Reading