Ketua DPR Minta Pemerintah Hati-hati Sebeum Memutuskan Kebijakan Relaksasi PSBB

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan kebijakan untuk merelaksasi atau melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sebuah daerah. Salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif. “Sama seperti ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan PSBB, […]

Continue Reading

Baleg DPR RI Setujui Harmonisasi RUU Pendidikan Kedokteran

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.   JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Kedokteran dibawa dalam Rapat Paripurna untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat I. “Saya meminta persetujuan pada semua anggota dan Pimpinan Baleg DPR RI, apakah RUU Pendidikan Kedokteran bisa disetujui?” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman […]

Continue Reading

Putri Anetta Komarudin Imbau Pemerintah Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Utang Negara

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan utang.  Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi virus Corona (Covid-19).  Merujuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan […]

Continue Reading

Fauzi : Urusan Likuiditas Perbankan Itu Tugas KSSK, Bukan Himbara

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Masalah lembaga yang berhak mengurusi penyangga likuiditas perbankan yang terdampak pandemi COVID-19 terus menuai sorotan. Salah satunya dari Anggota Komisi DPR RI, Fauzi H Amro, tidak setuju Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengurusi masalah likuiditas perbankan. Pasalnya Himbara bukan regulator tapi objek kebijakan, mereka tak boleh masuk sebagai regulator. Ini bertentangan dengan Undang-Undang […]

Continue Reading

Wakil Komisi I Minta Kemenlu Lindungi ABK WNI yang Masih Hidup

Abdul Kharis Almasyhari.   JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan keprihatinannya terkait pemberitaan tiga jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia yang dilarung ke laut dari Kapal Long Xin 629 China.  Ia meminta, Kemenlu memastikan serta memberikan perlindungan terhadap ABK yang masih hidup dan kini menjalani perawatan di […]

Continue Reading

Heri Gunawan : Peran OJK Sebaiknya Dikembalikan ke BI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Pengawasannya yang selama ini dinilai lemah, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diserukan agar dikembalikan saja ke Bank Indonesia (BI). Perannya tak jelas ketika Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ingin membawa perbankan plat merah jadi penyangga likuiditas untuk menghadapi pandemi virus Corona (Covid-19). Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam […]

Continue Reading

Politisi PKS Kurniasih Mufidayati Desak Pemerintah Hentikan Program Kartu Prakerja

  Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati. JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja. Menurutnya, anggaran pelatihan online yang mencapai Rp 5,6 triliun dapat dialihkan untuk membantu kehidupan pekerja yang terdampak wabah virus Covid-19 dan […]

Continue Reading

Rachmat Gobel : RUU Ciptaker Harus Kembangkan UMKM

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang masuk dalam konsep omnibus law, harus mengedepankan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Nilai-nilai tradisional bangsa harus dikembangkan dalam produk UMKM. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyerukan hal ini dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (5/5/2020). “Saya menegaskan pembahasan pasal-pasal dalam Omnibus Law […]

Continue Reading

Pemerintah Butuh 1.439,8 triliun Untuk Menutup Defisit APBN 5,07 Persen.

Mukhamad Misbakun.   JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada akhir April lalu mengungkap bahwa Pemerintah membutuhkan Rp 1.439,8 triliun untuk menutup defisit APBN 5,07 persen.  Pembiayaan tersebut akan dipenuhi dengan menerbitkan surat utang pemerintah pada Kuartal II hingga IV mencapai Rp 856,8 triliun, yang bersumber dari Surat Berharga Negara […]

Continue Reading

Pegiat Anti Korupsi Tolak Rencana DPR Bahas Aturan untuk Perlonggar Syarat Pengurangan Hukuman Napi Korupsi

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM- Di tengah pandemi korona, DPR berencana akan melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS). Rencana tersebut menuai penolakan dari masyakarat, terutama dari akivitas anti korupsi. Korneles Materay, pegiat anti korupsi dan alumni sekolah anti korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) memulai petisi di laman Change.org agar DPR membatalkan rencana pengesahan RUU PAS ini. Petisi […]

Continue Reading